KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim, Basti Sanggalani, menyoroti transparansi perusahaan terkait dana bagi hasil pengelolaan kemitraan plasma perkebunan sawit masyarakat yang ada di Kutai Timur (Kutim). Hal itu disampaikan kepada awak media setelah menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait permasalah tersebut.
“Luas lahan yang sudah di tanam serta yang sudah menghasilkan tidak pernah transparan, termasuk sistem pembagianya ke masyarakat,” ujarnya, Selasa (28/6/2022).
Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menyayangkan terkait sikap perusahaan yang seakan menutup diri dari masyarakat yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan hasil perkebunan sawit tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dari para petani terkait jumlah lahan dan hasil yang sudah diperoleh dari pola kemitraan plasma sawit tersebut.
“Kemarin kami sidak di dua perusahaan sawit dan saya sampaikan sistem plasma ini merugikan petani,“ ujarnya.
Untuk diketahui, kemitraan plasma sawit merupakan salah satu komitmen yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kutim dan merupakan bentuk kontribusi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam budidaya kelapa sawit serta peningkatan kesejahteraan. (Adv-DPRD/Tj).
