JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi nasional sebagai agenda utama pembangunan, dengan menekankan perubahan yang berorientasi pada kemajuan nyata dan terukur, bukan sekadar pergeseran kebijakan sementara.
Penegasan tersebut disampaikan Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Isra Ramli saat memaparkan isi Buku Strategi Transformasi Bangsa Presiden Prabowo kepada republika.co.id di Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.
Isra menjelaskan transformasi yang dimaksud Presiden Prabowo adalah perubahan terencana yang membawa bangsa bergerak maju secara konsisten.
Dia bilang, tidak semua perubahan otomatis bermakna positif. Transformasi, kata dia, harus memastikan adanya kemajuan struktural yang menyentuh persoalan mendasar bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pembangunan sumberdaya manusia.
“Transformasi itu kemajuan. Arahnya jelas, ke depan,” ucap Isra.
Dalam kerangka tersebut, lanjut dia, kebijakan nasional diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Saat ini, menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih berkisar 0,5 persen dari total penduduk, sementara kelas menengah berada di kisaran 17 persen. Pemerintah menargetkan perluasan kelas menengah hingga 40–50 persen dan peningkatan jumlah masyarakat mapan sebagai fondasi negara yang kuat dan berdaya saing.
Meski demikian, transformasi ekonomi dinilai tak akan berjalan optimal tanpa diiringi perubahan nilai dan budaya. Pemerintah mendorong pergeseran pola pikir masyarakat dari konsumtif menuju produktif, serta dari orientasi instan menjadi kemauan untuk belajar dan berusaha. Perubahan kultural ini dipandang sebagai inti dari transformasi jangka panjang.
Dia menegaskan bahwa, transformasi berbeda dengan revolusi. Transformasi dijalankan melalui kebijakan negara yang sah dan bijaksana tanpa menciptakan konflik sosial maupun pembenaran penggunaan kekerasan. Pendekatan ini dilakukan secara terencana dalam sistem demokrasi yang plural.
Sejumlah dampak awal mulai terlihat, terutama di sektor pertanian. Pemerintah meningkatkan keberpihakan kepada petani melalui kebijakan harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, kemudahan akses pupuk, serta penambahan subsidi. Langkah tersebut dinilai memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap sektor pertanian.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata dia, juga menjadi bagian dari desain transformasi yang saling terhubung. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini membuka pasar bagi hasil pertanian lokal dan menciptakan perputaran ekonomi dari desa ke tingkat nasional.
Menurut Isra, keterpaduan antarkebijakan menjadi kunci percepatan transformasi nasional. Peningkatan kesejahteraan petani, penguatan produksi, perbaikan kesehatan, dan revitalisasi pendidikan diarahkan untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompetitif.
Pemerintah menilai, transformasi nasional saat ini masih berada pada tahap awal. Meski berjalan bertahap, arah kebijakan dinilai konsisten untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera, berdaulat, dan memiliki posisi strategis di tingkat global. (*)
Editor: Sayuti Ibrahim
