SANGATTA, KASAKKUSUK.com-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur kini tengah mengejar target penyelesaian sekitar 4 ribu lebih paket pembangunan infrastruktur pemukiman menjelang akhir tahun 2025.
Waktu yang mepet menjadi tantangan tersendiri karena APBD Perubahan 2025 baru disahkan DPRD Kutai Timur pada Senin, 29 September lalu.
Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perkim Kutai Timur, Mohammad Noor mengungkapkan pihaknya harus bekerja marathon untuk mengejar ketinggalan waktu.
“Karena APBD Perubahan disahkan DPRD Kutai Timur pada 29 September lalu, kita kejar setelah itu. Kita maraton lah istilahnya,” ungkap Mohammad Noor kepada KASAKKUSUK.com di gedung DPRD Kutai Timur pada Senin, 24 November 2025.
Dia menjelaskan, untuk paket yang sudah berkontrak akan terus dikejar hingga batas akhir 31 Desember 2025. Sementara untuk paket yang belum berkontrak akan tetap berjalan dan mengalir sesuai prosedur pengadaan.
Dari 4 ribu lebih paket tersebut, kata dia, sekitar 2 ribuan paket sudah memasuki tahap kontrak. “Yang sudah berkontrak sekitar 2 ribuan juga. Insyaallah,” tutur Mohammad Noor.
Dia memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tanpa ada yang manual, baik untuk penetapan maupun kontrak. “Semuanya di LPSE, tidak ada yang manual,” tegas Mohammad Noor.
Disebutkan pula sejumlah program yang dikerjakan meliputi pembangunan jalan lingkungan di kawasan pemukiman beserta
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU). Adapun PSU dimaksud meliputi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), sarana tempat ibadah dan gapura yang tersebar merata di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
Dia mengaku yakin target bisa tercapai meskipun waktu sangat terbatas. Namun dia bilang kondisi waktu yang mepet antara pengesahan anggaran dengan batas akhir tahun anggaran menjadi tantangan.
Karena itu, pihaknya berharap ke depan agar proses pengesahan APBD bisa lebih cepat agar pelaksanaan program lebih optimal.
“Makanya saya sampaikan harapan kita ke depan, lebih cepatlah pengesahan anggaran,” pinta Mohammad Noor. (adv/ute)
