TELUK PANDAN. KASAKKUSUK.com – Pemerintah Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur menerapkan sistem musyawarah berjenjang dalam menyusun program pembangunan untuk memastikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat terakomodasi.
Kepala Desa Martadinata, Sutrisno menjelaskan sistem ini dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), naik ke Musyawarah Dusun (Musdus), hingga puncaknya di Musyawarah Desa (Musdes). “Setiap RT kita libatkan, masyarakat di lingkungan RT kita libatkan sehingga muncul usulan dari tingkat RT. Kemudian naik ke tingkat desa, Musdes,” beber Sutrisno kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Kamis, 20 November 2025
Dia bilang dalam sistem ini, setiap RT yang berjumlah 20 di Desa Martadinata menghasilkan satu usulan prioritas yang kemudian dibawa ke forum Musdes. “Di forum itu dari sekian banyaknya usulan dari RT Dusun kita paparkan. Berarti sudah ada 20 usulan,” jelas pria berambut gondrong ini.
Namun dengan keterbatasan anggaran, kata dia, maka tidak semua usulan dapat direalisasikan. Karena itu, dilakukan pemilahan kembali untuk menentukan prioritas utama. “20 usulan ini kita gali lagi kembali, dilempar kembali kepada RT bahwa di antara 20 ini mana yang paling urgen lagi,” kata Sutrisno.
Dia mencontohkan dalam penentuan program prioritas yang akan diajukan. “Kita punya pemakaman, jalannya masih tanah. Ini yang saya dorong ke masyarakat. Dari 20 RT ini kita harus ambil posisinya mana yang paling urgen,” papar Sutrisno.
Dia menekankan pentingnya memilih program yang berdampak luas bagi masyarakat secara umum, bukan hanya untuk kepentingan satu RT saja. “Arahkan pemikiran kita sama dengan RT yang berdampak langsung ke masyarakat secara umum, bukan lagi kita berbicara di tingkat RT saya harus bangun ini,” ucapnya.
Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah desa mendorong kesepakatan antar-RT untuk bergabung membangun infrastruktur yang bermanfaat bersama. “Jalan RT 4, RT 3, RT 2 ini satu jalan saja. Bagaimana pemikiran saya ini, dibangun jalan umum dulu baru masuk ke gang,” ujar Sutrisno seraya menekankan sistem kolaborasi antar-RT ini terbukti efektif.
“Di Sidrap yang kemarin dibangun jembatan yang sempat diresmikan Pak Bupati itu kita pengecoran 3 RT yang disepakati. Anggarannya cuma Rp300 juta jadinya Rp264 juta dengan sekian panjang semenisasinya,” sambung Sutrisno.
Bahkan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa sebesar Rp250 juta setiap RT, lanjut dia, pemerintah desa menerapkan pola bergulir. “Dari tiga RT kita ajak diskusi, mana yang paling urgen dulu. Anggaplah kita tiga RT ini bergotong-royong membangun RT A dulu, kemudian RT berikutnya. Tapi ini bergulir ke depan,” jelasnya.
Dengan sistem ini, menurutnya, pembangunan menjadi lebih terlihat hasilnya karena anggaran tidak terpecah-pecah. “Yang harusnya mungkin ribet harus masing-masing bangun, jadi bisa disatukan dengan kesepakatan. Alhamdulillah memang kelihatan pembangunannya,” jelas Sutrisno.
Sistem musyawarah berjenjang dengan pola kolaborasi ini dinilai sebagai solusi efektif menghadapi keterbatasan anggaran sambil tetap menjaga partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pembangunan desa. (adv/ute)
