TELUK PANDAN, KASAKKUSUK.com – Kepala Desa Kandolo, Alimuddin mempertanyakan akurasi data stunting di desanya. Ia mengaku pernah menantang ahli gizi untuk membuktikan diagnosis stunting pada salah satu anak di desanya, namun pihak ahli gizi tidak berani melakukan challenge tersebut.
“Salah satu anak saya minta di-challenge sama ahli gizi, mereka enggak berani. Anak ini enggak bisa divonis stunting. Tapi datanya masuk stunting. Jadi saya agak-agak bingung,” ungkap Alimuddin kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Kamis, 20 November 2025.
Alimuddin menyoroti masalah ini karena program penanganan stunting membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari Dana Desa (DD). Desa diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk intervensi penanganan stunting sesuai data yang ada. “Ini kan akibatnya biaya. Karena DD itu diwajibkan untuk mengintervensi itu,” jelasnya.
Yang membuat Alimuddin semakin bingung yakni adanya dinamika data stunting yang sering berubah-ubah tanpa indikator yang jelas. Angka stunting bisa nol hari ini, tetapi besok tiba-tiba muncul 20 kasus tanpa penjelasan yang masuk akal.
“Yang kedua, stunting yang tidak pernah ada ujungnya. Bahkan lokus itu cenderung berubah-ubah gitu persentasenya. Jadi bisa saja zero hari ini tapi besok muncul lagi 20 tiba-tiba. Saya bingung indikatornya apa gitu,” ungkap Alimuddin.
Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah perubahan data stunting ini terkait dengan bertambahnya jumlah warga yang masuk dalam sistem atau faktor lain yang tidak jelas. “Apakah itu banyaknya warga yang masuk atau bagaimana kalau itu? Bukan juga,” jelas Alimuddin.
Kasus data stunting yang tidak akurat ini menjadi beban tambahan bagi desa karena harus mengalokasikan anggaran untuk program yang mungkin tidak tepat sasaran. Padahal, anggaran desa sudah sangat terbatas dengan berbagai program wajib yang harus dilaksanakan.
Di sisi lain, Alimuddin mengklaim bahwa di Desa Kandolo hampir tidak ditemukan lagi anak yang benar-benar mengalami stunting atau gizi buruk. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif baik dengan hampir semua rumah memiliki kendaraan membuat kasus stunting seharusnya sangat minimal.
“Hampir semua rumah kan ada mobilnya. Kalau kategorinya dari kacamata agama yang dimaksud miskin itu kan hari ini makan besok enggak. Kalau di Kandolo enggak ketemu orang seperti itu lagi,” tegas Alimuddin.
Dia berharap pemerintah kabupaten bisa melakukan verifikasi ulang data stunting secara menyeluruh dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten untuk memastikan keakuratan data. Hal ini penting agar program penanganan stunting tepat sasaran dan tidak memboroskan anggaran desa. “Kalau data tidak akurat, program tidak akan efektif. Kami butuh data yang valid untuk intervensi yang tepat,” harap Alimuddin.
Program penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan desa dengan alokasi anggaran dari Dana Desa untuk mendukung perbaikan gizi anak dan pencegahan stunting. (adv/ute)
