TELUK PANDAN, KASAKKUSUK.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Kutai Timur, Alimuddin mengungkapkan perjuangannya untuk mendapatkan dana operasional 3 persen bagi kepala desa.
Dia bilang meski wilayah kerjanya kecil, namun mobilitas kepala desa sama dengan kepala daerah yang harus melayani masyarakat siang dan malam tanpa ada dana operasional yang memadai.
“Dari awal niatan perjuangan kami itu bagaimana itu menjadi anggaran rumah tangga desa. Karena meskipun kami kecil mobilitasnya sama dengan bupati. Siang malam harus melayani orang,” ungkap Alimuddin kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Kamis, 21 November 2025.
Alimuddin menceritakan realitas yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Ketika tidak ada teh kotak atau kopi di rumah untuk menjamu tamu, gaji kepala desa yang harus dihabiskan untuk keperluan tersebut.
“Tidak ada teh kotak di rumah, itu gaji kepala desa yang dihabisin, kopi yang tidak ada hutangnya. Saya harus curhatkan ini,” beber Alimuddin juga selaku Kepala Desa Kandalo ini.
Dia menjelaskan dana operasional 3 persen ini merupakan hasil perjuangan bersama kepala desa se-Kutai Timur. Meski ada pro dan kontra, hampir semua kepala desa sebenarnya kecewa dengan besaran dana operasional yang sangat minim ini.
“Itu hasil perjuangan kami dari desa kemarin itu. Mau nggak mau, setuju tidak setuju, hampir semua kepala desa kecewa dengan itu,” jelasnya.
Namun yang mengecewakan, setelah diperjuangkan dan turun aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP), dana operasional 3 persen tersebut justru ditentukan hanya untuk dana koordinasi, bukan untuk operasional sehari-hari kepala desa.
“Kenapa turun aturan selanjutnya PP-nya? Itu ditentukan untuk dana koordinasi. Jadi kalau enggak ada perjalanan dinas ya enggak ada gunanya kan gitu,” keluhnya.
Alimuddin menilai ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bersama karena dana operasional ini sangat penting untuk kelancaran tugas kepala desa dalam melayani masyarakat.
“Inilah yang kemudian mungkin perlu teman-teman juga sama-sama kita pelototi bersama,” ajaknya kepada awak media.
Selain masalah dana operasional, Alimuddin juga menyoroti kondisi keuangan desa yang semakin terbatas namun beban kerja semakin besar dengan adanya berbagai program wajib yang harus dijalankan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, dan ketahanan pangan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Alimuddin tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Kandolo. Ia berharap pemerintah kabupaten bisa lebih memperhatikan kebutuhan operasional kepala desa agar bisa menjalankan tugasnya dengan optimal.
“Saya harus sampaikan juga bahwa ini bukan perkara mudah,” paparnya. (adv/ute)
