SANGATTA, KASAK-KUSUK.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kaltim, Mahyudin mengaku tidak menyiapkan ongkos politik untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Kaltim.
Dia hanya menyiapkan gagasan dan berbagai program dalam membangun Provinsi Kaltim lebih baik.
“Saya tak siapkan ongkos politik. Saya siapkan pikiran-pikiran saya. Karena target saya bukan…,bukan. Menang Pilgub (pemilihan gubernur) itu hanya bonus buat saya. Mimpi kita bagaimana membangun Kaltim,” kata Mahyudin kepada awak media usai menjadi narasumber tunggal pada Diskusi Terbuka dengan Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T,. M.Μ, mengusung tema “Kaltim Keren yang akan datang” diikuti sejumlah mahasiswa dan kaum muda di Kopi Kai Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta sekitar Pukul 16.30 WITA pada Minggu, 12 Mei 2024.
Dia mengaku telah mendaftar di sejumlah partai politik, di antaranya adalah PDI Perjuangan, PKB, PKS, dan PSI. “Pokoknya semua partai kita lamar,” kata pria kelahiran Tanjung, pada 8 Juni 1970 itu.
Namun menurutnya, partai politik yang berpeluang menjadi pengusungnya yakni PAN, PKS dan PKB. “Yang punya peluang PAN. Karena anak saya (Shela Mahyudin, caleg DPR RI daerah pemilihan Kaltim) kemarin di PAN. Mungkin PKS, PKB,” ucap politikus berambut gondrong ini.
“Kalau saya diberi kesempatan jadi gubernur ya Alhamdulillah. Kalau gak ya saya sumbangkan pikiran-pikiran saya kepada teman-teman yang jadi gubernur. Terserah mereka-lah. Enggak [tidak] jadi gubernur enggak apa-apa. Enggak jadi calon pun enggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan pikiran-pikiran saya. Mudah-mudahan banyak teman-teman idealis yang bisa bersama-sama membangun daerah ini,” harapnya.
Dia yakin banyak partai politik tidak memberlakukan mahar politik. “Enggak juga, Pak Surya Paloh sudah bilang gak ada mahar politik (Nasdem). Golkar juga demikian. Tidak semua partai berlakukan mahar politik. Setahu saya semua parpol. Saya percaya parpol berpikir, orientasinya adalah bagaimana memenangkan (calon), bagaimana membangun daerah,” paparnya.
Dia mengaku tak menggunakan jasa lembaga survei untuk menyurvei tingkat elektabilitasnya di Pilkada Kaltim.
“Saya gak melakukan survei. Minta ngintip dari surveinya orang. Duitnya banyak itu. Sekali survei bisa Rp400 juta sampai Rp500 juta kalau provinsi. Nanti semua partai juga bikin survei,” ungkapnya.
Apabila dalam survei tersebut elektabilitasnya tinggi, maka ia yakin akan dihubungi untuk diminta maju di Pilkada Kaltim.
“Nanti kalau surveinya bagus kita dihubungi juga. Kalau dia lihat kualitas survei kita dicarinya juga kita. Bos surveinya bagus bos. Mau gak gabung sama kita? Gitu dong faktanya,” tambahnya.
Terpenting saat ini, kata dia, gencarkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menawarkan sejumlah program.
“Sekarang tugas sosialisasi aja dulu, ngecap dulu. Kita jual program kita. Kita jual mimpi kita. Laku gak? Kalau gak laku ya sudah. Kalau kira-kita elektabilitas saya rendah ngapain saya maju. Mending kita bertani, ternak sapi, ternak kambing,” imbuhnya.
Disinggung mengenai kriteria bakal calon wakil gubernur untuk mendampinginya nanti, kata dia, harus satu ide dengannya.
“Kalau wakil harus satu ide dengan saya. Kita sama-sama anti-korupsi. Pasangan saya harus membawa dampak elektabilitas (tinggi), nyambung. Banyak bupati dengan wakil ‘berkelahi’. Misalnya di Kutim (Kutai Timur), bupati dengan wakil kurang mesra. Minimal kita bisa sama. Jangan sampai satu ke utara satu ke selatan, yang korban rakyat,” ucapnya.
Dia menekankan tak semua bakal calon selalu menang dalam perhelatan politik harus yang memiliki uang banyak. Sebab ada juga masyarakat masih idealis yang menggunakan hak pilih tanpa imbalan uang.
Karena ada beberapa daerah, bakal calon yang tak memiliki uang justru menang di Pemilu atau Pilkada. Bahkan ia mencontohkan Prabowo-Gibran menang Pilpres di Pemilu 2024 lalu, banyak di antara masyarakat memilih bukan karena diberi uang. Tapi mereka memilih karena sudah terlanjur jatuh hati pada Prabowo dengan goyang gemoy-nya.
Karena itu, dia mengaku siap bertarung dengan bakal calon gubernur Isran Noor dan Rudy Mas’ud di Pilkada Kaltim pada 27 November 2024.
“Kalau (secara) mental saya siap 100 persen. Rudy junior saya di Golkar. Isran itu mantan Asisten II (Pemkab Kutai Timur) saya (semasa Bupati Kutai Timur periode 2003-2006). Blak-blakan saja. Saya lebih senior daripada mereka. Itu kalau mental. Kalau amunisi belum tentu. Sabar dulu bos. Sabar, yang penting enggak kehabisan nafas. Jalan terus,” paparnya sambil tertawa lepas.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019 lalu, Mahyudin terpilih menjadi anggota DPD RI bersama tiga senator asal daerah pemilihan Kaltim.
Sesuai urutan perolehan suara terbanyak pertama yakni Awang Ferdian Hidayat meraih 345.582 suara. Kemudian disusul Mahyudin dengan 147.484 suara.
Lalu, Aji Mirni Mawarni dengan perolehan suara 120.338 dan diikuti Zainal Arifin dengan 78.725 suara. Dari total suara diperolehnya itu, pemilih dominan Mahyudin ada di Kutai Timur yakni sekitar 46.000 suara.
LHKPN ADA KENAIKAN
Senator DPD RI asal Kaltim, Mahyudin mengaku tak hafal secara rinci jumlah nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan batas waktu per 31 Maret 2024 untuk periodik 2023.
Hal itu menjawab pertanyaan awak media terkait kewajibannya sebagai penyelenggara negara dalam hal disiplin melaporkan LHKPN per Maret setiap tahunnya. “LHKPN kalau enggak salah…, enggak hafal saya. Tapi mungkin antara Rp 18 miliar atau Rp 19 miliar,” ucapnya.
Berdasarkan LHKPN per 31 Maret 2023 untuk periodik 2022 jumlah harta kekayaannya senilai Rp17 miliar. Jika disandingkan, maka terdapat kenaikan terhadap jumlah harta kekayaannya itu.
“Ya, ada kenaikan. Banyak hal yang (menyebabkan) naik. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik. Tergantung pajak. Kalau orang lapor LHKPN naik, bukan berarti nambah duit, gak. Bisa jadi NJOP tanah naik. Gitu loh,” katanya.
GAGASAN
Mahyudin menyampaikan sejumlah gagasannya sebagai bakal calon gubernur Kaltim. Pertama, dia akan membenahi sejumlah program yang dianggapnya masih belum maksimal. Terutama dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kita bikin strategi infrastruktur. Karena itu ada ancaman dan tantangan. Kemarin waktu saya ke Balikpapan, Samarinda sudah macet. Kalau IKN jadi ada 4 juta migrasi harus diberesin. Kalau gak, gap (timbulkan celah) semua Balikpapan tuh. Sehingga menurutnya perlu siapkan moda transportasi publik dengan konsepnya green energy atau energi hijau.
“Misalnya angkot beralih menjadi trem (kereta) listrik, taksi listrik. Pinggiran kota parkiran nyaman dan murah. Jadi harus didesain dari sekarang. Selama ini tiba masa tiba akal. Nanti ada masalah, baru kalang kabut. Jadi tak bisa antispasi,” katanya.
Tak hanya itu, beasiswa yang digelontorkan Pemprov Kaltim sudah bagus namun perlu juga dievaluasi. Terutama beasiswa untuk S3 program doktor.
Kalau S1 dan Pascasarjana S2, kata dia, masih bagus dilanjutkan. Tak hanya itu, mengenai kapasitas dan sumberdaya guru dan dosen juga sangat perlu ditingkatkan agar lebih kompeten. (ute)
