SANGATTA, KASAK-KUSUK.COM – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mendaftar penjaringan bakal calon bupati Kutai Timur di sekretariat DPC Partai Demokrat Kutai Timur, Jalan Diponegoro, Sangatta sekitar Pukul 15.40 WITA, Senin 29 April 2024.
Kasmidi datang bersama rombongan menggunakan mobil Jeep Wrangler berwarna kuning sepadan dengan warna partainya. Dia bersama rombongannya mengambil formulir pendaftaran untuk diusung di Pilkada Serentak 2024.
Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur Ordiansyah didampingi sekretarisnya, Zainul Arifin, dan Ketua Tim Penjaringan Habibi menerima rombongan Kasmidi lengkap dengan pengurus Partai Golkar Kutai Timur.
Dalam pertemuan itu, Ordiansyah menjelaskan Kasmidi datang mendaftar sebagai ketua DPD Partai Golkar juga sebagai wakil bupati Kutai Timur.
Dikemukakan pula, Partai Demokrat sengaja lebih awal membuka pendaftaran sampai saat ini. Karena pihaknya ingin membuka ruang diskusi di masyarakat lebih panjang. Sehingga masyarakat bisa mendorong tokoh yang dianggap pantas memimpin Kutai Timur ke depan.
“Sampai hari ini sudah tujuh yang mendaftar, lima di antaranya ketua partai. Masyarakat bisa melihat dan menilai secara serius figur yang berani mendaftarkan diri. Tentu pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan untuk memilih. Kami parpol sesuai tugasnya memberi pilihan terbaik buat masyarakat,” paparnya.
“Bangga Partai Demokrat hari ini bisa menerima salah satu putra terbaik Kutai Timur Pak Kasmidi Bulang, yang sudah berpengalaman menjalankan pemerintahan menjadi wakil bupati dua periode dan beberapa kali menjadi anggota DPRD Kutai Timur. Mungkin bupati saja yang kita tunggu pada 2024-2029,” imbuhnya.
Disampaikan pula mengenai ketentuan pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di Partai Demokrat. “Kalau memang mau melanjutkan, nanti diminta calon yang serius mau maju harus menyertakan hasil survei personal. Survei dilakukan oleh lembaga survei terakreditasi, yang mana lembaga survei ini termasuk yang ditetapkan DPP Partai Demokrat,” kata Abah Ordi, begitu kerap ia disapa.
Dia menambahkan, siapa pun nama bakal calon yang mendaftar kemudian dipilih dan ditetapkan DPP Partai Demokrat nantinya maka dialah yang diusung di Pilkada Serentak 2024.
“Jika DPP Demokrat mengusung bakal calon maka tidak ada kata lain harus diusung. Kami berharap nama Pak Kasmidi juga termasuk dipertimbangkan. Kami melihat keseriusan, pengalaman, jumlah kursi terbanyak di DPRD Kutai Timur berdasarkan hasil Pemilu 2024. Partai Golkar dengan PKS sama-sama 7 kursi,” ujarnya.
“Pesan dari DPP, semua pendaftar disampaikan dalam rapat DPD, kemudian diserahkan ke DPP. Nanti DPP yang menentukan. Semoga DPP juga membaca ini sebagai keseriusan Pak Kasmidi untuk maju di Pilkada Kutai Timur 2024,” harap Ordi.
Dia menambahkan, Kasmidi Bulang yang datang mendaftar juga menjadi catatan khusus untuk DPP Partai Demokrat sebagai bahan pertimbangan untuk mengusung bakal calon.
Pada kesempatan itu, Kasmidi mengungkapkan pihaknya sudah sejak lama menjalin silaturahmi dengan Partai Demokrat.
“Kita pernah sama-sama dengan Partai Demokrat mengusung Pak Ardiansyah dengan saya di Pilkada Kutai Timur 2020. Kemudian Golkar bersama Partai Demokrat mengusung Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pemilu 2024,” ujarnya.
“Berangkat dari sana, kita disarankan untuk merangkul semua parpol koalisi Prabowo-Gibran. Insya Allah, calon dari Demokrat bisa bergabung dengan Golkar untuk diusung,” tanbah politikus Partai Golkar ini.
Pada sesi tanya jawab dengan wartawan, Kasmidi mengaku sudah memegang dua mandat yakni rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Kaltim untuk maju di Pilkada Kutai Timur 2024.
Adapun rekomendasi dimaksud yakni surat instruksi Nomor: SI- 017/ DPD/GOLKAR/KT/IV/2024 tentang Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kaltim tertanggal 15 April 2024 diteken ketuanya Rudy Mas’ud dan sekretaris Muhammad Husni Fahruddin.
“Saya pernah diusung tapi tidak lewat Partai Golkar. Tapi saya tetap membela Partai Golkar dan ini menjadi catatan tersendiri bagi saya. Mungkin hal itu pula yang menjadi pertimbangan sehingga saya yang direkomendasi Partai Golkar,” katanya.
Diakui pula saat ini DPD Partai Golkar Kaltim telah menunjuk lembaga survei terakreditasi yakni Indikator Politik, milik Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, survei Indikator Politik digunakan untuk mengawal hingga pemenangan kader yang ditunjuk.
Selain itu pihaknya sudah teken kontrak dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali yang tenar dengan nama Denny JA. Selain itu, ada juga lembaga survei Smart Politica.
“Yang jelas, Partai Golkar sudah siap untuk soal survei. Selain itu, kita sempat diskusi kemarin. Saya ditanya teman-teman mau diwakili atau mau datang langsung mendaftar. Saya bilang, saya tak mau diwakili, saya yang datang sendiri mengambil formulir. Ini bukti keseriusan saya mendaftar di Partai Demokrat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kasmidi juga tampak santai dan tersenyum menjawab pertanyaan wartawan seputar jumlah kekayaannya yang dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Maret setiap tahun periodik diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di laman e-Announcement LHKPN, situs resmi KPK.
“LHKPN itu wajib bagi PNS dan pimpinan daerah untuk melaporkan setiap tahun. Kalau tidak, dapat sanksi kita. Itu bisa dibuka dan tidak bisa disembunyikan,” ungkapnya.
Disebutkan pula LHKPN yang dilaporkan terakhir tahun periodik 2023 sekitar Rp. 37 miliar. Harta tersebut berasal dari perolehan sendiri.
Mulai saat dia menjadi anggota DPRD Kutai Timur periode 2004-2006, kemudian ketua Komisi C DPRD Kutai Timur periode 2006-2009, ketua Komisi C DPRD Kutai Timur periode 2009-2014.
Lalu dia sempat menjabat ketua Komisi B DPRD Kutai Timur periode 2014-2015. Kemudian menjadi Wakil Bupati Kutai Timur periode 2016-2020, menjabat Plt. Bupati Kutai Timur tahun 2020. Terakhir, ia menjadi wakil bupati Kutai Timur periode 2020-2024.
“Saya pernah menjadi anggota dewan 2004, 2006, 2009, dan 2014. Kemudian jadi wakil bupati 2016 dan sekarang wakil bupati lagi. Jadi LHKPN saya kurang lebih Rp. 37 miliar. Soal naik atau turun itu biasa. Pada saat kemarin Pilkada pasti turun. Karena kita butuh biaya silaturahmi. Yang jelas, kita tidak boleh tutup-tutupi dan kita harus berani transparan,” tegasnya. (ute)
