TELUK PANDAN, KASAKKUSUK.com – Desa Kandolo menerapkan sistem keuangan yang lebih modern dibanding sejumlah desa lain di Kutai Timur. Sistem Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan (ATKP) yang mencakup belanja elektronik dan transfer gaji langsung ke rekening sudah diterapkan penuh di kantor desa.
“Yang jelas, ini lebih selangkah lebih maju kami sudah menggunakan ATKP. Jadi belanja elektronik. Termasuk gaji itu sudah transfer ke rekening tidak cash lagi,” ungkap Kepala Desa Kandolo, Alimuddin kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Kamis, 20 November 2025.
Dia bilang penerapan sistem transfer gaji langsung ke rekening pegawai ini membawa dampak positif dalam tata kelola keuangan desa. Dengan sistem ini, kepala desa tidak lagi bisa meminta angsul atau pinjaman dari gaji pegawai.
“Jadi kepala desa enggak bisa minta angsul. Itu itu paling tidak salah satu langkah maju yang mungkin tidak semua desa melakukan,” jelasnya.
Selain gaji, transaksi untuk kegiatan fisik di lapangan, termasuk pembelian material, juga hampir semuanya sudah menggunakan sistem transfer elektronik. Kontraktor atau penyedia barang bisa langsung mengambil material yang dibutuhkan, kemudian desa akan mentransfer pembayaran langsung ke pemilik toko material.
“Termasuk transaksi-transaksi kegiatan fisik di lapangan, material-material itu hampir semuanya kami sudah menggunakan. Jadi kalau Anda jadi kontraktor silakan saja ambil material, nanti kami transfer ke pemilik material,” ungkap Alimuddin.
Sistem ini juga membuat transaksi menjadi lebih transparan. Jika ada negosiasi lain antara kontraktor dengan pemilik toko material, itu bukan urusan desa karena pembayaran sudah dilakukan langsung sesuai nota pembelian. “Persoalan ada negosiasi lain dengan pemilik material, wallahualam bisa. Saya tidak ada urusannya,” tegasnya.
Alimuddin mengaku tidak memiliki masalah dengan keterbukaan informasi publik. Administrasi keuangan dan program desa yang tertib dan terbuka justru menjadi kebanggaan tersendiri, meski di sisi lain membuat desanya sering dijadikan sampel pemeriksaan.
“Saya sih enggak ada masalah dengan itu. Cuma saya tuh agak mirisnya itu karena desa yang dianggap punya keterbukaan bahkan administrasi lebih baik itu desa sampel,” ungkapnya.
Penerapan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan desa ini sejalan dengan amanat pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di tingkat desa. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi kunci dalam penerapan sistem ini.
Alimuddin berharap sistem yang sudah diterapkan di Desa Kandolo bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kutai Timur untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa.
“Mungkin tidak semua desa melakukan ini. Kami berharap ini bisa menjadi pembelajaran bersama,” harap Alimuddin.
Sistem ATKP merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan keuangan desa secara elektronik, terintegrasi, dan real-time sehingga lebih transparan dan akuntabel. (adv/ute)
