KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) melakukan pendampingan kepada desa yang saat ini sedang melakukan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Agar dalam menyusun laporan penanggungjawab keuangan desa bisa berjalan baik dan tidak menyalahi aturan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) berkolaborasi dengan Kejakasaan untuk melakukan roadshow ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Roadshow ini dilakukan mulai November hingga akhir tahun 2022.
“Ada satu lagi program yang akan kami lakukan di akhir tahun ini yaitu kerja sama dengan Kejaksaan untuk melakukan roadshow ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes), Yusriansyah.
Menurut Yusriansyah, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penguatan kepada setiap desa agar dalam mengelola dana desa tidak diselewengkan dan tidak ada pungutan yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat ketika mengurus keperluan di kantor desa.
Pada intinya, dari pihak Kejaksaan memberikan pemahaman kepada pejabat di desa tentang pengelolaan keuangan yang baik, benar dan tidak melanggar aturan. Setiap desa juga harus melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan desanya masing-masing.
“Intinya kembali memberikan pemahaman kepada desa agar lebih pandai dan benar dalam mengelola keuangan desa dan jangan sampai terjadi penyelewengan,” ujar dia.
Kedepan, pihaknya berharap di Kabupaten Kutai Timur semua desa bisa mengatur keuangan desa dengan baik dan benar. Serta tidak lagi ditemukan adanya penyelewengan atau tindakan yang melanggar aturan.(Adv-Kominfo/N)
