KUTAI TIMUR – Pengawasan DPRD terhadap kinerja pembangunan daerah menurut anggota DPRD Kutim, Hephnie Armansyah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutim telah dilaksanakan dengan maksimal, hal tersebut dilihat melalui sinergitas yang terjalin untuk proses pengawasan dan penganggaran.
Pihaknya, ungkap politisi Partai PPP ini, telah melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan dalam melakukan kegiatan.
Mengenai ada tidaknya kendala dalam melakukan pengawasan, menurutnya pasti ada, namun pihak DPRD tetap berupaya dan konsisten meningkatkan porsi pengawasan sebagai komitmen terhadap pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.
“Rintangan pasti ada, tapi DPRD Kutim tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan,” katanya
Fungsi pengawasan DPRD ini, lanjutnya, bukan untuk membidik kesalahan tetapi hanya sebagai kontrol dan alat penyemangat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.
“Fungsi ini semata-mata mengingatkan barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini. Ini merupakan bagian dari salah satu dari tujuan kontrol anggota DPRD kepada partnership dalam hal ini birokrasi,” jelasnya. (Adv-DPRD/Q)
