KUTAI TIMUR – Persoalan terkait Porprov, Popda, hingga kondisi anggaran dan fasilitas OPD menjadi keluhan dasar yang diutarakan oleh Litbang, Dispora, Satpol PP serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rapat antara Komisi D dengan 4 OPD tersebut pada hari Kamis 07 Juli 2022 lalu.
Persoalan tersebut menurut Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui, timbul akibat adanya kesenjangan karena melesetnya anggaran yang diajukan dengan realisasi yang diterima.
“Anggaran mereka minim karena meleset antara yang dibahas dan diajukan dengan realisasi. Meleset dari permohonan,” ujarnya, Senin (11/07/2022).
Terkait Porprov dan Porda, dirinya menyampaikan bahwa dinas terkait meminta ada kejelasan anggaran, sehingga 2 event yang akan dilaksanakan tersebut dapat berjalan maksimal dan tidak terkendala terkait anggaran.
Sedangkan untuk Satpol PP, imbuhnya, permasalahannya sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yakni terkait kecilnya anggaran yang dikelola.
“Untuk Litbang bisa dikategorikan aman, PR dari Dispora, Dinas Perpustakaan, serta Dispora. Terkait Porprov dan Popda, anggaran belum ada sama sekali. Popda dianggarkan pada tahun 2021 lalu sebesar 700 juta, namun karena masih dalam pandemi anggaran dikembalikan lagi. Sekarang belum ada anggaran. Juga dengan Porprov butuh kejelasan anggaran. Satpol PP yang agak tragis, berpotensi meningkatkan PAD tapi anggarannya kecil, seragam yang dikenakan aja lusuh,” paparnya.(Adv-DPRD/Q).
