KUTAI TIMUR – Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui, meminta agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyatakat (Ormas) turut berpartisipasi aktif menyuarakan terkait kerusakan jalan dan juga kontribusi perusahaan dalam hal perbaikan jalan yang menjadi jalur dan nadi perekonomian.
Dirinya berharap pemerintah daerah juga dapat berkomunikasi aktif dengan perusahaan yang berada di wilayah yang membutuhkan perbaikan jalan sehingga kerusakan jalan yang timbul dapat dibantu ditanggulangi oleh perusahaan setempat.
Hal tersebut diutarakannya mengingat selama ini masih ada perusahaan yang beroperasi di Kutim namun tidak berpartisipasi aktif saat maayarakat membutuhkan dukungan terkait perbaikan jalan pada perusahaan.
“Yang peduli ada, namun yang nakal juga ada. Oleh karena itu selain pemerintah daerah diharap membangun komunikasi yang baik, saya berharap ormas dan LSM di Kutim juga turut menyuarakan, sehingga perbaikan dapat segera dilaksanakan,” ujarnya, Senin (11/07/2022).
Terkait kewenangan DPRD, Yan mengaku bahwa pihak DPRD juga secara intens selain menganggarkan terkait perbaikan jalan, juga membangun komunikasi dengan perusahaan melalui anggota dewan di tiap dapil.
Namun, imbuhnya, bukan berarti DPRD bisa secara langsung meminta pihak management perusahaan untuk langsung turun tangan, karena untuk hal tersebut kewenangan ada di pemerintah daerah, DPRD hanya menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada perusahaan.
“Peran perusahaan terkait jalan sudah ada, namun sebatas pada perbaikan dan pengerasan jalan. Jika musim hujan ya kondisinya terbengkalai. Dari masyarakat usulan ke perusahaan kami fasilitasi. Namun dari perusahaan jawabannya jika musim hujan perbaikan tidak maksimal. Ada perusahaan yang baik, ada juga yang tidak mau berkontribusi. Untuk yang nakal seperti itu diharapkan masyarakat melaporkan sehingga kami hearingkan. Dan tentunya itu juga butuh peran pemerintah daerah untuk berkoordinasi baik dengan perusahaan ataupun masyarakat. Ormas dan LSM juga harusnya menyoroti. Karena jika sesuai prosedural dewan agak rumit. Jika ada laporan dari masyarakat kami bisa langsung turun tangan,” jelasnya.(Adv-DPRD/Q).
