SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, Yulianus Henock Sumual mengkritik kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai belum berpihak maksimal terhadap penanganan warga telantar di Samarinda.
Kritik ini dilontarkan senator asal Kaltim itu saat menerima audiensi pengurus Yayasan Silaturahmi Informasi Taruna Kalimantan Timur (YSITKT) di Kantor DPD RI Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, Yulianus menilai negara seharusnya hadir dalam penanganan persoalan sosial, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
Dia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan penanganan warga telantar.
“Seharusnya pemerintah hadir ketika ada warga terlantar yang membutuhkan bantuan. Jangan sampai pengadaan mobil dinas miliaran rupiah mampu dilakukan, rehab rumah dinas puluhan miliar juga berjalan, tetapi untuk membantu warga terlantar justru disebut tidak ada anggaran,” tegas Yulianus.
Dia juga membuka ruang pengaduan kepada masyarakat apabila menemukan persoalan pelayanan sosial yang dinilai tidak optimal.
Dia berjanji setiap laporan resmi dari masyarakat akan ditindaklanjutinya bersama instansi terkait.
“Nanti kita tindak lanjuti dengan dinas terkait, bila perlu gubernurnya kita panggil,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Yulianus menyebut empat anggota DPD RI Dapil Kaltim periode 2024-2029 berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Selain persoalan minimnya anggaran, audiensi juga menyinggung efisiensi penggunaan dana operasional di lingkungan Dinas Sosial.
Sementara itu, Sekretaris YSITKT, Fajri Anwar mengungkap adanya dugaan pemborosan dalam proses pemulangan warga telantar ke daerah asal.
“Kami melihat ada pola yang tidak efisien. Satu warga terlantar dipulangkan, tetapi petugas pengantarnya bisa beberapa orang. Padahal anggaran itu bisa digunakan membantu lebih banyak warga,” ungkap Fajri.
Dia mengatakan, kondisi tersebut membuat penanganan masalah sosial di Samarinda kerap bergantung pada bantuan komunitas sosial, paguyuban daerah, hingga yayasan kemanusiaan.
Pada sisi lain, Ketua YSITKT, Muhammad Rizaldy menjelaskan organisasinya berdiri secara resmi sejak Desember 2024 untuk membantu penanganan berbagai persoalan sosial di Kaltim.
Menurutnya, yayasan tersebut kerap membantu penanganan warga terlantar, jenazah tanpa pendamping keluarga, hingga korban musibah.
“Belum lama ini kami membantu proses pemakaman warga asal Lumajang yang meninggal dunia di Samarinda tanpa didampingi keluarga,” katanya.
Melalui pertemuan itu, YSITKT berharap ada evaluasi sekaligus transparansi anggaran pemerintah daerah dalam penanganan persoalan sosial.
Di akhir audiensi, Yulianus juga menawarkan kerja sama dalam program bedah rumah yang menjadi bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat di bidang infrastruktur. Ia meminta YSITKT membantu pendataan rumah warga yang membutuhkan perbaikan.
“Kami punya program bedah rumah dengan bantuan Rp20 juta per unit. Silakan dibantu pendataan warga yang memang layak menerima bantuan,” timpal Yulianus.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri jajaran pengurus YSITKT, mulai dari unsur ketua, sekretaris, wakil ketua hingga kepala bidang organisasi tersebut. (mn/ute)
www.kasakkusuk.com
