JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin, 6 April 2026.
Hal tersebut sebagai bagian dari percepatan program perumahan rakyat yang lebih merata hingga seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut lonjakan target tersebut menjadi langkah besar pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Tahun sebelumnya, program serupa hanya menyasar 45 ribu unit rumah.
“Tahun ini, atas arahan Presiden, seluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan program bedah rumah,” ungkap Maruarar usai rapat.
Dia bilang, hal ini tak hanya soal jumlah, tapi juga pemerataan dan rasa keadilan bagi masyarakat di seluruh daerah.
Program ini diproyeksikan berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal.
Pemerintah juga menekankan agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
Selain fokus pada wilayah pedesaan dan pinggiran kota, Presiden juga memberi perhatian pada kebutuhan hunian di kawasan perkotaan padat.
Optimalisasi lahan milik negara dan BUMN menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan rumah susun terintegrasi.
Maruarar menyebut konsep yang dikembangkan menggabungkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok menengah dalam satu kawasan. Proyek percontohan telah berjalan di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
“Presiden turun langsung melihat perkembangan di lapangan. Di kawasan Kramat, sekitar 300 unit sudah mulai dibangun. Targetnya kawasan ini bisa rampung pada pertengahan Juni 2026,” tutur Maruar.
Selain itu, kata dia, perusahaan pelat merah di sektor perkeretaapian juga disiapkan untuk mendukung pembangunan lanjutan.
Pemerintah menilai pemanfaatan aset negara menjadi langkah efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota besar.
Untuk mempercepat realisasi program, Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid agar mempercepat proses penyediaan dan legalitas lahan. Sementara itu, aspek pembiayaan dan konstruksi akan disinergikan melalui skema kolaborasi dengan lembaga investasi pemerintah.
Identifikasi lahan potensial juga tengah dilakukan di sejumlah kota besar lain, termasuk Bandung, guna memperluas implementasi program serupa.
Pemerintah memandang program perumahan ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
Melalui kebijakan tersebut, negara ingin memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. (mn/ute)
www.kasakkusuk.com
