DENPASAR, KASAKKUSUK.com –Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud membuka Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 digelar di Denpasar, Bali pada Jumat, 13 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, isu penguatan peran daerah dalam pembahasan APBN 2027 menjadi salah satu agenda utama.
Rapat dipimpin, Rudy Mas’ud juga dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang menjabat Sekretaris Jenderal APPSI, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal; serta Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo bersama perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Rudy Mas’ud menjelaskan, rapat pengurus ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APPSI pada 23 Oktober 2025 di Jakarta dan pengukuhan pengurus periode 2025–2029 di Ibu Kota Nusantara pada 10 November 2025.
Forum ini, kata dia, menjadi momentum menyatukan langkah seluruh pemerintah provinsi dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“APPSI adalah wadah bersama bagi provinsi. Dibutuhkan kesepahaman visi dan misi agar perjuangan daerah memiliki arah yang jelas. Bersama saja belum tentu berhasil, apalagi jika berjalan sendiri-sendiri,” tutur Rudy Mas’ud juga selaku Gubernur Kaltim.
Dalam pembahasan, Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya keterlibatan aktif daerah dalam proses penyusunan APBN 2027 yang mulai dibahas pemerintah pusat.
Dia menilai, daerah memiliki hak konstitusional untuk memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran nasional, termasuk terkait dana transfer ke daerah.
Dia menyebutkan, ketergantungan terhadap dana transfer perlu diimbangi dengan upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu kata dia, APPSI diharapkan menjadi saluran resmi penyampaian aspirasi pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Rudy Mas’ud juga menekankan bahwa komitmen APPSI tetap menjaga sinergi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, organisasi tersebut siap berkolaborasi dalam mendukung program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Hendrik Lewerissa menilai eksistensi APPSI perlu diperkuat melalui partisipasi aktif seluruh anggota.
Itu sebabnya, dia mendorong adanya koordinasi bersama asosiasi pemerintah kabupaten dan kota guna merancang agenda pertemuan dengan Presiden serta Menteri Keuangan untuk menyampaikan aspirasi daerah secara terkoordinasi.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Siti Sugiyanti; Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kaltim, Bambang Erryanto; Dewan Pakar APPSI, Prof. Muchlis Hamdi; Direktur Eksekutif APPSI, Ismiati serta jajaran pengurus dan sekretariat organisasi. (adp/ute)
